Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan adalah :
1. Kemajuan di Bidang Iptek, seperti ditemukannya kompas dan perahu layar.
2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani
2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani
Pelopor penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol, antara lain:
1. Bartholomeus Diaz, berhasil menyusuri pantai barat Afrika sampai di Ujung Afrika Selatan yang kemudian disebut Tanjung Harapan (Cape Of Good Hope).
2. Vasco da Gama, berhasil mendarat di Calicut, India.
3. Alfonso de Albuquerque, berhasil menundukkan malaka (1511) dan Maluku (1512).
4. Christopher Columbus, Berhasil menyebrangi Samudra Atlantik mendarat di kepulauan Bahama dan menemukan Benua Amerika.
5. Ferdinand de Magelhaens, berhasil tiba di Filiphina
6. Cortez, berhasil menduduki Mexico (1519) dengan menakhlukkan bangsa Indian Aztec dan Maya.
7. Pizarro, berhasil menakhlukkan kerajaan Inca di Peru.
Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia sampai dengan Terbentuknya VOC.
Pada tahun 1602, dibentuklah VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur (cukup disingkat Kongsi dagang milik Belanda) dibawah pimpinan Johan Olderbarnevelt .
Tujuan dibentuknya VOC adalah :
a. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda.
b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari bangsa lain.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol.Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, VOC diberi hak Istimewa (hak Octroi), yaitu :
a. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda.
b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari bangsa lain.
c. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol.Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, VOC diberi hak Istimewa (hak Octroi), yaitu :
a. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
b. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika
c. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan
d. Hak menyatakan perang dan atau membuat perjanjian secara adil dengan penguasa pribumi
e. Hak mengangkat pegawai
f. Hak memungut pajak
g. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak serta menyebarkan uang sendiri.
b. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika
c. Hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan
d. Hak menyatakan perang dan atau membuat perjanjian secara adil dengan penguasa pribumi
e. Hak mengangkat pegawai
f. Hak memungut pajak
g. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak serta menyebarkan uang sendiri.
Beberapa Kebijakan yang diberlakukan oleh VOC di Indonesia antara lain :
a. Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC.
b. Contingenten = Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
c. Ekstirpasi = Hak VOC
untuk menebang atau menggagalkan panen rempah-rempah agar tidak terjadi
Over Produksi yang dapat menurunkan harga rempah-rempah.
d. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu Kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC dan menindak pelanggarnya.
d. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu Kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC dan menindak pelanggarnya.
Sebab-sebab kejatuhan VOC :
a. Biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan Bangsa Indonesia sehingga menghabiskan kas Negara.
b. Gaji pegawai yang rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga mendorong mereka melakukan Korupsi. Korupsi tersebut otomatis menjadikan pemasukan Negara berkurang drastic.
c. Kekalahan VOC menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa maupun pedagang Asia lainnya.
d. Hutang VOC yang besar akibat dalam keadaan merugi tetapi tetap membayarkan keuntungan kepada pemegang Saham.
e. Terjadinya perang Inggris, Belanda dan Perancis sehingga menjadikan jalur perdagangan tidak aman dan adanya blokade-blokade dagang.
a. Biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan Bangsa Indonesia sehingga menghabiskan kas Negara.
b. Gaji pegawai yang rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga mendorong mereka melakukan Korupsi. Korupsi tersebut otomatis menjadikan pemasukan Negara berkurang drastic.
c. Kekalahan VOC menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Eropa maupun pedagang Asia lainnya.
d. Hutang VOC yang besar akibat dalam keadaan merugi tetapi tetap membayarkan keuntungan kepada pemegang Saham.
e. Terjadinya perang Inggris, Belanda dan Perancis sehingga menjadikan jalur perdagangan tidak aman dan adanya blokade-blokade dagang.
2. Masa Pemerintahan Herman W. Daendles (1808-1811)
Langkah-langkah pembaharuan yang harus dilakukan Daendles :
a. Dalam bidang pemerintahan:
1. Pusat pemerintahan (weltevreden) dipindahkan agak masuk kedaerah pedalaman.
2. Membentuk secretariat Negara (Algement secretaric).
3. Membagi pulau jawa menjadi 9 prefektur dan 31 Kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen yang langsung dibawah pemerintahan Wali Negara (Daendles). Setiap residen membawahi beberapa bupati. b. Dalam bidang hukum dan peradilan:
membentuk 3 jenis peradilan berdasarkan ras, yaitu peradilan orang Eropa, Orang Pribumi dan pengadilan untuk orang timur asing. c. Dalam bidang militer dan pertahanan :
1. Membangun jalan Anyer-Panarukan, yang disebut jalan pos besar
( De Grote Post Weg)
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
5. Membangun benteng-benteng pertahanan
d. Dalam bidang ekonomi dan keuangan :
1. Membentuk dewan pengawas keuangan Negara (Algemene Rekenkaer).
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai
4. Pajak in natura (contingenten) dan Verplichte Leverantie.
5. Mengadakan monopoli perdagangan bebas
e. Dalam bidang sosial :
1. Pemberlakuan kerja rodi
2. Mengembangkan perbudakan
3. Menghapuskan upacara penghormatan kepada residen, sunan / sultan
4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
3. Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)
Pada masa ini Indonesia berada dalam kekuasaan Perancis
Kebijakan utama Raffles adalah Pertanian Bebas (petani pribumi bebas menanm tanaman apa saja, baik kebutuhan sendiri maupun tanaman ekspor) & Sewa Tanah (Landrent) Kebijakan Raffles adalah : a. Bidang pemerintahan
1. Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan. Setiap karisidenan dibagi menjadi beberapa distrik, setiap distrik terbagi beberapa divisi (kecamatan) dan setiap divisi merupakan kumpulan beberapa desa.
2. Mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak Barat.
3. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung dibawah pemerintahan pusat.
Kebijakan utama Raffles adalah Pertanian Bebas (petani pribumi bebas menanm tanaman apa saja, baik kebutuhan sendiri maupun tanaman ekspor) & Sewa Tanah (Landrent) Kebijakan Raffles adalah : a. Bidang pemerintahan
1. Membagi pulau Jawa menjadi 18 Karisidenan. Setiap karisidenan dibagi menjadi beberapa distrik, setiap distrik terbagi beberapa divisi (kecamatan) dan setiap divisi merupakan kumpulan beberapa desa.
2. Mengganti sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak Barat.
3. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung dibawah pemerintahan pusat.
b. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (Contingenten) dan sistem penyerahan wajib.
3. Penetapan sewa tanah (landrent). Petani pribumi dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah sehingga tanah yang dikelola oleh petani harus membayar pajak.
4. Pemungutan pajak awalnya secara perorangan, tetapi karena petugas tidak cukup maka dipungut per desa dan dibantu oleh Bupati dan kepala desa.
5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
c. Bidang Hukum.
Membentuk badan penegak hukum yaitu Court of Justice (tingkat residence), Court of Request (divisi) dan police magistrate.
d. Bidang Sosial.
1. Menghapuskan kerja rodi
2. Penghapusan perbudakan
3. Peniadakan hukumam-hukuman yang kejam dan menyakiti.
e. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya.
1. ditulisnya buku tentang History of Java
2. mendukung Bataviaasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
4. Dirintisnya pembangunan Kebun Raya Bogor.
Hambatan-hambatan yang dialami oleh Raffles :
a. Keuangan negara dan pegawai yang cakap sangat terbatas.
b. Masyarakat Indonesia masih sangat tradisional dalam pertanian, bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak tertarik untuk menanam tanaman ekspor dunia.
c. Sistem ekonomi yang sangat tradisional dan belum mengenal sistem peredaran uang. (ini juga penyebab gagalnya sistem Landrent, karena pajak yang dibayarkan harus dalam bentuk uang, sedangkan masyarakat belum mengenal dengan baik sistem uang tersebut).
d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat serta kepemilikan tanah yang berdasarkan warisan, sehingga menyulitkan untuk menentukan berapa luas tanah yang kena pajak dan siapa yang akan membayar pajak.
e. Adanya pejabat yang korup dan bertindak sewenang-wenang.
f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.
1. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (Contingenten) dan sistem penyerahan wajib.
3. Penetapan sewa tanah (landrent). Petani pribumi dianggap sebagai penyewa tanah pemerintah sehingga tanah yang dikelola oleh petani harus membayar pajak.
4. Pemungutan pajak awalnya secara perorangan, tetapi karena petugas tidak cukup maka dipungut per desa dan dibantu oleh Bupati dan kepala desa.
5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
c. Bidang Hukum.
Membentuk badan penegak hukum yaitu Court of Justice (tingkat residence), Court of Request (divisi) dan police magistrate.
d. Bidang Sosial.
1. Menghapuskan kerja rodi
2. Penghapusan perbudakan
3. Peniadakan hukumam-hukuman yang kejam dan menyakiti.
e. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya.
1. ditulisnya buku tentang History of Java
2. mendukung Bataviaasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
4. Dirintisnya pembangunan Kebun Raya Bogor.
Hambatan-hambatan yang dialami oleh Raffles :
a. Keuangan negara dan pegawai yang cakap sangat terbatas.
b. Masyarakat Indonesia masih sangat tradisional dalam pertanian, bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak tertarik untuk menanam tanaman ekspor dunia.
c. Sistem ekonomi yang sangat tradisional dan belum mengenal sistem peredaran uang. (ini juga penyebab gagalnya sistem Landrent, karena pajak yang dibayarkan harus dalam bentuk uang, sedangkan masyarakat belum mengenal dengan baik sistem uang tersebut).
d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat serta kepemilikan tanah yang berdasarkan warisan, sehingga menyulitkan untuk menentukan berapa luas tanah yang kena pajak dan siapa yang akan membayar pajak.
e. Adanya pejabat yang korup dan bertindak sewenang-wenang.
f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap.
4. Masa Pemerintahan Van Den Bosch (1830-1870)
Kebijakan yang dikeluarkan adalah sistem tanam paksa ( culture stelsel)
Ketentuan Tanam Paksa adalah :
1. penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk.
2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari seperlima
3. Tanah tersebut bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu menanm padi.
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggungjawab pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi. Penyimpangan-penyimpangan kebijakan tanam paksa :
1. Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan.
2. Tanah yang digunakan lebih dari seperlima.
3. Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
4. Tanah tersebut masih dikenai pajak.
5. Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani.
7. Buruh dijadikan tenaga paksaan
1. penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk.
2. Tanah yang diberikan tidak lebih dari seperlima
3. Tanah tersebut bebas pajak
4. Kelebihan hasil panen akan diberikan kepada petani
5. Pekerjaan menanam padi tidak lebih dari waktu menanm padi.
6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggungjawab pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.
8. Pelaksanaannya oleh pemimpin pribumi. Penyimpangan-penyimpangan kebijakan tanam paksa :
1. Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan.
2. Tanah yang digunakan lebih dari seperlima.
3. Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi.
4. Tanah tersebut masih dikenai pajak.
5. Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani.
7. Buruh dijadikan tenaga paksaan
5. Politik Pintu Terbuka ( 1870)
Latar belakang pemberlakuan kebijakan tersebut :
a. tanam Paksa
b. berkembangnya paham liberalisme di Eropa.
c. Kemenangan partai liberal di Belanda
d. Traktat Sumatera 1871
Landasan utama pelaksanaan kebijakan adalah pembebasan lahan tidak lagi dimiliki oleh Negara belanda saja namun di tuntut untuk di buka bagi pihak swasta dan pemilik modal yang ingin berinventasi di Indonesia. Akibat sistem politik liberal kolonial. a. Bagi Belanda
1. Memberikan keuntungan besar bagi kaum swasta Belanda dan colonial Belanda
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalami kemajuan.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan. b. Bagi Indonesia
1. Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
2. Adanya krisis perkebunan tahun 1885
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat
5. Rakyat menderita dengan diterapkannya kerja rodi.
Latar belakang pemberlakuan kebijakan tersebut :
a. tanam Paksa
b. berkembangnya paham liberalisme di Eropa.
c. Kemenangan partai liberal di Belanda
d. Traktat Sumatera 1871
Landasan utama pelaksanaan kebijakan adalah pembebasan lahan tidak lagi dimiliki oleh Negara belanda saja namun di tuntut untuk di buka bagi pihak swasta dan pemilik modal yang ingin berinventasi di Indonesia. Akibat sistem politik liberal kolonial. a. Bagi Belanda
1. Memberikan keuntungan besar bagi kaum swasta Belanda dan colonial Belanda
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalami kemajuan.
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan. b. Bagi Indonesia
1. Kemerosotan kesejahteraan penduduk.
2. Adanya krisis perkebunan tahun 1885
3. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras.
4. Menurunnya usaha kerajinan rakyat
5. Rakyat menderita dengan diterapkannya kerja rodi.
6. Politik Etis
Dicetuskan oleh Van Deventer
Latar belakang pemberlakuan kebijakan :
a. Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.
b. Tanam paksa memberi keuntungan kepada Belanda tetapi penderitaan bagi rakyat.
c. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
e. Adanya kritikan keras di Negeri Belanda terhadap praktik colonial Belanda. Isi kebijakan Politik Etis adalah:
a. Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.
b. Tanam paksa memberi keuntungan kepada Belanda tetapi penderitaan bagi rakyat.
c. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
e. Adanya kritikan keras di Negeri Belanda terhadap praktik colonial Belanda. Isi kebijakan Politik Etis adalah:
- Irigrasi (pengairan),
- Emigrasi (perpindahan penduduk),
- Edukasi (pendidikan).
Politik etis mengalami kegagalan, penyebabnya adalah :
a. Sistem ekonomi liberal hanya member keuntungan yang besar bagi belanda.
b. Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.
c. Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat. Pengaruh kebijakan Kolonial dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia:
1. Indonesia mengenal sistem ekonomi uang dan mulai meninggalkan sistem barter.
2. Indonesia mengenal sistem peradilan dan hukum.
3. Masyarakat Indonesia berada di golongan sosial ketiga setelah Belanda dan Eropa di strata satu dan Cina di strata kedua.
a. Sistem ekonomi liberal hanya member keuntungan yang besar bagi belanda.
b. Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.
c. Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat. Pengaruh kebijakan Kolonial dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia:
1. Indonesia mengenal sistem ekonomi uang dan mulai meninggalkan sistem barter.
2. Indonesia mengenal sistem peradilan dan hukum.
3. Masyarakat Indonesia berada di golongan sosial ketiga setelah Belanda dan Eropa di strata satu dan Cina di strata kedua.
5. Indonesia mengenal peralatan industri dan mengalami kemajuan dalam bidang teknologi baik dalam transportasi, industry dan komunikasi.
Perlawanan Masyarakat Indonesia terhadap Belanda
Sebelum Tahun 1800
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.
Perlawanan Masyarakat Indonesia terhadap Belanda
Sebelum Tahun 1800
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.
1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Pattimura
2. Perang Paderi (Imam Bonjol)
3. Perang Diponegoro
4. Perang Aceh
5. Perang Bali
6. Perang Bone
7. Perang Banjarmasin,
0 komentar